Home / Hot News / Rantau Kopar Diduga Tempat Praktek Korupsi Pembangunan
Zulkifli, tokoh pemuda Rantau Kopar, Rohil - (Foto by: Redaksi)

Rantau Kopar Diduga Tempat Praktek Korupsi Pembangunan

ROKANHILIR – Rehap Berat Rumah Dinas Camat di Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), pada anggaran Tahun 2019 yang di kerjakan CV Mata Air, di duga ada indikasi Korupsi.

Pasalnya, tahun 2019 sudah berlalu, sampai saat ini ada beberapa poin pekerjaan itu tidak selesai dikerjakan. Dan kenyataan dilapangan saat ini, tidak ada tanda-tanda pekerjaan dan sudah dikategorikan selesai pekerjaan sesuai plank proyek yang ada.

Hal itu di ungkapkan salah seorang Tokoh Pemuda Kecamatan Rantau Kopar, Zulkifli, yang juga Redaktur Investigasi media ini, Ahad (22/1/20), dan diyakini, pencairan dana kegiatan di duga sudah 100 Persen di bayarkan karena dinilai selesai.

“Semakin aneh-aneh saja kelakuan penyelenggara proyek ini. Mau jadi apalah Rokan Hilir kedepannya,” ujar Zul, mengerenyitkan dahi.

Menyikapi hal itu, dengan nada geram Zulkifli mengatakan, ini kali keduanya terjadi di Rantau Kopar (kampung kelahirannya), dimana Konsultan Pengawas dan PPTK yang dibayar pakai uang rakyat untuk melakukan pengawasan bisa sampai kecolongan.

“Apa Rantau Kopar ini sebagai tempat peraktek untuk melakukan dugaan Korupsi?” urai Zul, sapaan akrabnya dengan nada berang, melanjutkan.

“Kita bisa buktikan adanya dugaan Indikasi Korupsi. Artinya, tidak mungkin satu kegiatan bisa di cairkan tanpa tanda tangan Konsultan Pengawas, PPTK dan KPA,” beber Zul.

Selaku Putra kelahiran kampung di Rantau Kopar ini, Zul menegaskan tidak terima dengan semua itu. Bahkan dia akan mengambil langkah tegas untuk kebaikan kampungnya. Dirinya berkemungkinan besar akan laporkan ke Penegak Hukum Supaya di periksa.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah 2 kegiatan proyek dikampung saya tahun 2019 dikerjakan penuh dengan kekecewaan masyarakat. Dan jika terbukti ada indikasi korupsi maka kita meminta penegak hukum Segera mengambil tindakan tegas,” tandas Zul.

Pandangan hukum menurut Zul, bahwa jeratan hukum sesuai KUHP sangat jelas dikegiatan diatas, berujuk Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 Juta dan maksimal Rp 1 Miliar”*

Laporan by: Tim Red

Comments

comments

Check Also

Abrasi Sungai Rohil, DPRD Akan Perioritaskan Pembangunan Turap

ROHIL – Dalam upaya mengatasi abrasi disungai Rokan yang terus merebak, Pimpinan DPRD Rohil, Hamzah, …

-->