Home / Berita Riau / Direktur Eksekutif The Rokan Institute Tantang BUMDes Sejahterakan Petani Sawit
Direktur Eksekutif The Rokan Institute, Adharsam - (poto by : istimewa)

Direktur Eksekutif The Rokan Institute Tantang BUMDes Sejahterakan Petani Sawit

ROKANHILIRBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di seluruh Kepenghuluan ditantang sejahtrakan para petani sawit.

Tantangan tersebut di paparkan oleh Direktur Eksekutif, The Rokan Institute (TRI), Adharsam (37) yang miris melihat Petani Sawit yang selalu kena dampak intervensi Harga sawit.

“Kita minta para Penghulu yang bijaksana melalui BUMDes yang ada, dapat membantu petani di daerahnya masing-masing, bahkan melalui program BUMDes dengan membeli hasil kebun petani (Sawit) sangat berdampak dalam mendongkrak perekonomian desa,” ujar Adharsam, saat dikonfirmasi awak media ini, Jumat (12/10/18).

Berita Terkait : Ketidak Transparan Harga, Pekebun Sawit Kerap Merugi Karena Harga TBS Yang Kian Merosot

Dipaparkannya, bahwa sekitar Rp 239 Triliun, hasil devisa ekspor kelapa sawit sebanyak Rp 102 Triliun merupakan sumbangan dari petani sawit yang mana hampir 43% perkebunan Nasional dikelola petani.

Sedangkan Inpres No. 8/2018 tentang moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit sama sekali tidak menyentuh persoalan yang dihadapi petani hari ini.

Sehingga negara produsen CPO terbesar didunia ini hannya bangga dengan prestasi terbesarnya saja, tapi realisasinya petani kita termiskin dalam hasil kebunnya.

“Saat ini Kondisi petani kita sangat komplek, tata kelola niaga sawit kita harus kita perbaiki dengan benar, serius bukan separuh hati serta diurus oleh orang-orang yang benar dan tepat, makanya BUMKep/BUMDES harus memiliki usaha dibidang pembelian TBS petani,” paparnya.

Baca Juga : LSM RCW Tuding Ada Penzoliman Hak-Hak Karyawan di Suzuya Bagan Batu

Untuk itulah Pemerintah harus meninjau ulang pajak ekspor, penjualan TBS ketengkulak dan menerima harga lebih rendah dari yang ditetapkan, pemerintah juga harus akhiri segera bahkan temuan dilapangan pengawasan dari yang terkait pun sangat minim bahkan tidak ada, maka dari itu Badan Layanan Umum (BLU) harus dibentuk untuk membuat data perkebunan yang terintegrasi.

Dijelasnya, seperti contoh di Malaysia dan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, para petani sudah banyak yang MSPO, sedangkan di Indonesia kebanyakan petani masih sibuk belajar panduan ISPO.

Akibatnya, sambungnya, pungutan sebesar US $50 untuk tiap ton CPO malah menyebabkan harga TBS ditingkat petani jadi turun 125 Rp/Kilo.

Agar dari hulu sampai kehilir persoalan petani sawit bisa diatasi, contoh dana replanting, dimana para petani sawit bisa mendapatkan bantuan sebesar 20-25 juta/ha.

Tapi, dinilainya sanggat sulit dalam penggurusan administrasinya. Bahkan, terlalu birokratis sehingga menyulitkan petani yang minim akan informasi dan rendah pendidikannya. Makanya BUMKep/BUMdes, dengan peruntukkan dasarnya dari dana desa dapat membuat usaha menjual pupuk dan pinjaman dana kepetani.

“Dana punggutan sawit yang dikelola BPDPKS turut menjadi andil turunnya harga sawit untuk itulah hendaklah setiap BUMKes menjadi jalan alternatif bagi petani yang kembali bisa dinikmati petani,” tandasnya.(gp4)

Comments

comments

Check Also

Dr YK: Perkara Menimpah Kliennya, Dunia Udah Terbalik?

PEKANBARU – Di Gedung Graha YK, Jalan Kartama (16/11/22) sore, kisah H. Urin (64) yang …

-->