Home / Hot News / INI LHO UTANG PUSAT TAHUN 2016 KE DAERAH-DAERAH DI PROPINSI RIAU
Tim Gopes - poto by: istimewa

INI LHO UTANG PUSAT TAHUN 2016 KE DAERAH-DAERAH DI PROPINSI RIAU

GoPesisir.comRibut defisit. Inilah yang terjadi dihampir semua Kabupaten/Kotamadya di Negeri Lancang Kuning. Defisit membuat banyak daerah hampir mati suri, tak berdaya.

Berapa sesungguhnya utang pusat kepada Daerah. Berikut angka-angka dan analisanya?

Akhir 2016, pemerintah pusat masih berutang dalam jumlah yang besar kepada Provinsi Riau. Kondisi itu membuat pemerintah kabupaten/kota harus mengencangkan ikat pinggang. Sebagian terpaksa pembayaran gaji, menunda pelaksanaan proyek atau menunda pembayaran.

Hitungan data sementara kabupaten/kota, utang pemerintah pusat mencapai Rp 1,612 T, Selasa, (3/1/17), dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemkab Bengkalis adalah daerah yang paling besar dana yang belum ditransfer pusat. DBH Triwulan IV sebesar Rp 600 M.

Jika diestimasi ada sekitar Rp 200 M kegiatan yang sudah berjalan yang tak dapat dibayarkan dan menjadi utang yang harus dibayarkan pada 2017.

Meski begitu, menurut Muharman, ada sekitar Rp 267 M yang belum dibayar pusat.

Sementara di Rokan Hilir (Rohil), pusat masih berutang sebesar Rp 207 M. Utang tersebut dari DBH Triwulan IV tahun anggaran 2016.

“Kami masih menunggu adanya pelunasan utang itu dari pemerintah pusat,” kata Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan MSi, Selasa (3/1/17).

Baca Juga : “DEFISIT, GAJI, HUTANG DAN MANAJER KITA” – AKAN JADI APA NEGERI INI ?!!!”

Di Siak, Bupati Syamsuar, mengatakan. Pihaknya masih berutang pada rekanan yang dibayarkan tahun ini. Jumlah utang itu dari APBD saja mencapai Rp100 M dan dari DAK mencapai Rp 30 M

Bagi daerah tak ada jaminan dana transfer oleh pusat seperti sediakala yang diatur dalam Kepres. “Kalau dulu tidak. Apa yang ditetapkan di Kepres itulah yang diterima daerah,” ujar orang nomer satu di Siak.

Di Kampar, Kekurangan kucuran dana diperkirakan Rp 60 M lebih. Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi AP, MSi, melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Ir Hj Kholidah MM menjelaskan, jumlah kekurangan yang disebutkan itu masih merupakan prediksi.

Pemkab Rokan Hulu (Rohul) juga belum menerima penyaluran DBH Triwulan IV 2016 sekitar Rp 51 M. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rohul Jaharuddin SP, MM, yang belum disalurkan itu merupakan bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Di Indragiri Hilir (Inhil), hingga akhir 2016 lalu, tercatat sekitar Rp 40 miliar utang pusat. Kabag Keuangan Setdakab Inhil, Fadil, mengatakan. Utang itu meliputi DBH Triwulan IV. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dibayarkan pusat.

Sementara dari data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti, total utang yang bersumber dari DBH Migas yakni Rp 31,8 M.

Baca juga : “ASN DAN HONORER – NASIBMU KINI”

Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) masih berharap pencairan dana dari pusat sebesar Rp 21 M yang bersumber dari DAK.

Pemko Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat penundaan pembagian dana pusat ke daerah. Hingga awal 2017, DBH yang masuk hingga triwulan III 2016 sebesar Rp 190 M.

“DBH itu migas dan nonmigas, yang baru disalurkan sampai triwulan III 2016 itu sekitar Rp190 M,” kata Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan SP, MSi.

Sementara Pelalawan, jumlah DBH Migas yang belum dibayarkan Rp 200 M. Sedangkan jumlah DBH Migas Pelalawan pada 2016 ini mengalami penurunan dengan total sebesar Rp 451,3 M.

Dari 12 kabupaten/kota plus Pemprov Riau, hanya Kota Dumai yang ‘dilunasi’ pusat. Wali Kota Dumai, Zulkifli As, menyebutkan. Pusat tidak memiliki utang transfer dana ke Pemko Dumai.

Asisten II Pemprov Riau, Masperi, mengatakan, sisa kurang bayar pemerintah pusat ke Pemprov Riau pada 2016 sebesar Rp 553 M dan sudah dilakukan pencicilan pembayaran sebesar Rp 318 M dan sisanya Rp 235 M dibayarkan pada 2017. “Dana transfer pusat tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan sehingga itulah yang menambah APBD Riau dari Rp 10,4 T lebih jadi Rp 11 T lebih,” Jumlah tersebut belum termasuk pendapatan Riau sebesar Rp 4,8 T.

“Mana Ongah Tabrani RAB, Presidennya Riau Merdeka. Masih sehatkah ?”

by: Tim-GoPes

Comments

comments

Check Also

Abrasi Sungai Rohil, DPRD Akan Perioritaskan Pembangunan Turap

ROHIL – Dalam upaya mengatasi abrasi disungai Rokan yang terus merebak, Pimpinan DPRD Rohil, Hamzah, …

-->