Home / Hot News / “ASN DAN HONORER – NASIBMU KINI”
by: Asmara - poto: ist-net

“ASN DAN HONORER – NASIBMU KINI”

Rohil – Ketika melihat wajah-wajah kuyu dan sendu di Kedai Kopi, ada rasa sedih dan gelisah di hati. Sebab wajah-wajah itu ku temui setiap hari dalam 3 bulan terakhir. (Desember, Januari dan Pebruari). Tak banyak canda seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan, bicara pun hanya yang penting-penting saja.

Ada yang berbaju Dinas dengan lambang Korpri di dada kanan dan bet nama di dada kiri. Tapi ada juga yang memakai baju dinas tanpa lambang.

Itulah para ASN dan Tenaga Honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Kubah.

Mengapa sedih dan gelisah ? Sebab banyak dari mereka beralur saudara : mamak, uwak, udo, ongah, ocik, ucu, kemenakan, adik bahkan cucu. Dalam duduk dan diam, semua menunggu dan berharap cemas. Pasti, apalagi bagi tenaga Honorer.

Bagi ASN-Eselon yang ditunggu tentunya Gaji, Tunjangan dan Kesra, sebab inilah kebutuhan untuk menghidupi anak, isteri, ayah dan omak. Tak bisa ditunda karena mengganggu stabilitas diri dan keluarga.

Bagi ASN yang non-eselon yang ditunggu SK penempatan baru dan tentunya gaji dan kesra.

Bagi tenaga Honorer ada dua hal yang ditunggu : kepastian diangkat kembali dan menanti “honorarium” yang jumlahnya rata-rata di bawah UMR Propinsi.

Pemerintah sebenarnya diburu oleh waktu. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya Inteligence Quotient, tetapi juga Social Qoutient, Emotional Quotient, Spiritual Quotient. Berpikir, Merasa sebagai bagian sehingga kita dekat secara emosi. Apa lagi jika dikaitkan dengan agama (spiritual).

BACA JUGA: http://www.gopesisir.com/berita/2017/02/defisit-dan-krisis-mengapa-ada-dusta-diantara-kita

 
Agama mengajarkan kita bahwa. “Kewajiban bagi majikan adalah memberikan gaji atau upah kepada orang yang telah bekerja padanya”.

Dalam fikih Islam, upah atau gaji dikenal dengan istilah ijarah. Dalam al-Mujam al-Wasit, ijarah didefinisikan dengan upah atas pekerjaan dan akad manfaat dengan ganti rugi. Ijarah juga sebagai kompensasi jasa, manfaat, dan mahar.

Dalam al-Mujam al-Wasit juga disebutkan standardisasi ijarah. Standar ijarah yang diterima pekerja adalah upah yang mencukupi si pegawai untuk hidup dengan kehidupan yang tenang dan nyaman.

Mafhum adanya bahwa di kalangan fuqaha, pembayaran ijarah adalah sesuatu yang harus disegerakan. Seorang majikan tidak boleh menunda atau melambat-lambatkan penunaian ijarah, padahal ia mampu membayarkannya dengan segera.

Rasulullah SAW bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah). Hadis sahih. Karenanya Haram hukumnya menangguhkan gaji pekerja tanpa alasan yang syar’i.

Imam al-Munawi mengatakan, seorang majikan yang menunda pemberian gaji, berarti ia sudah melakukan kezaliman kepada pekerjanya (al Munawi, Faidhul Qodir (jilid 1: hal 718).

Dalam Mausuah al-fiqh al-Islami (3:534) disebutkan, orang yang suka menahan ijarah atau malah memakannya, maka Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hal ini berdalil dengan hadis qudsi dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman, ‘Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (HR Bukhari).

Itu dari sisi agama. Dari sisi UU Negara, UU ASN menegaskan :

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu : Hak
Paragraf – 1
Pegawai Negeri Sipil
Pasal 20
Pegawai negeri sipil berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
b. cuti;
c. pengembangan kompetensi;
d. biaya perawatan;
e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;
f. uang duka; dan
g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Paragraf – 2
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah
Pasal 21.

(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:
a. honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
b. tunjangan;
c. cuti;
d. pengembangan kompetensi;
e. biaya kesehatan; dan
f. uang duka.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua : Kewajiban
Pasal 22
Pegawai ASN wajib:

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIBURU WAKTU – MINIMAL 5 TIM

Ketika SOTK baru sedang dibahas dan Perda baru tentang organisasi Perangkat Daerah yang baru sedang dipersiapkan, BKD seharusnya membentuk TIM, minimal 5 TIM.

Tim I mengkaji jumlah ideal pegawai di masing-masing SKPD dengan berkordinasi Kepala SKPD  yang ada. TIM II dan III menginventalisir ASN Eselon dan non-Eselon, sementara TIM IV dan V menginventalisir jumlah pegawai Honor sekaligus menyeleksi untuk diangkat kembali. Kriterianya harus jelas : pendidikan, masa kerja, skill dan integritas, moralitas dan bebagai kriteria lainnya.

Dunia bergerak semakin transparan. Keberhasilan suatu kinerja diukur seberapa efektif dan cepat TEAM WORK bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Manajemen moderen tidak lagi menyandarkan diri pada figur personal dalam lingkaran terbatas. Jika itu terjadi bersiaplah kita untuk gagal secara institusi.

Terlebih lagi Amanah Undang-Undang (UU) ASN (UU. Nomor 5 tahun 2014) memuat banyak perubahan besar dalam dinamilka birokrasi di Indonesia dimasa depan. Salah satu yang cukup menonjol adalah penerapan “Sistem Merit” dalam promosi jabatan secara terbuka.

Sistem Merit memiliki dua konsekuensi, yakni ,”semua jabatan harus memiliki standar kompetensi dan seluruh pejabat harus memahami tugas dan target kerjanya”

Standar Kompetensi  adalah adanya kecakapan terkait jabatan yang direbutkan dalam agenda open recruitment. Sementara konsekuensi kedua, para calon pemangku jabatan diharapkan paham mengenai garis besar tugas kerja yang akan diembannya.

Kedua hal ini, mutlak dipenuhi oleh calon pemangku jabatan agar tercipta profesionalitas. “Konsekuensinya tentu akan menghasilkan implikasi, dan dalam kaitannya dengan manajemen kepegawaian, Sistem Merit mampu memberikan enam implikasi bagi perangkat daerah terkait,”

Implikasi pertama – penataan jabatan yang lebih jelas sehingga kinerja perangkat daerah semakin efisien dan akuntabel. Kedua, penyusunan kualifikasi dan standar kompetensi pemangku jabatan yang lebih terstruktur. Ketiga terciptanya penerapan sistem penilaian kinerja pemangku jabatan yang lebih obyektif dan transparan. Sementara implikasi keempat adalah penyempurnaan sistem remunerasi agar terciptanya efisiensi biaya kinerja ASN.

Kelima adalah penempatan pegawai, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penempatan PNS yang masih cukup sering dialami oleh banyak perangkat daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk implikasi terakhir yaitu penyusunan rencana pengembangan karir bagi ASN yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai diklat.

Kerja dalam konsep diatas bukan kerja single fighter, tetapi kerja TIM. Sebab, optimalisasi hasil adalah indikator utama – bagi keberhasilan manjemen ASN.

Sampai kapan mereka menunggu dalam harap dan cemas ?

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesungguhnya harus memacu lari kenderaannya minimal kecepatan 120. Jika tidak, kita hanya berjalan ditempat dan tidak akan pernah keluar dari lingkaran lama. “LINGKARAN TANPA PROFESIONALITAS, KAPABILITAS, INTEGRITAS DAN TRANSPRANSI. UJUNG-UJUNGNYA JIKA ADA MASALAH SEMUA BUANG BADAN. ENTAH KEMANA …..!!!”**(Asmara Hadi Usman)

Comments

comments

Check Also

Hujan Itu RahmatNya, Langkah Sudin Jilid II Daftar ke KPUD Rohil

ROKANHILIR – Gerimis hujan membasahi Ibukota Rokan Hilir (Rohil), Bagan Siapiapi. Tepat Jum’at siang, Langit …

-->