Home / Hot News / Bupati: Jumlah Honorer di Sekretariat DPRD Meranti Sudah Tidak Rasional
Kades jangan hanya bisa menuntut pencairan, tetapi juga harua bisa menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan ADD sebelumnya - (Foto by: Net)

Bupati: Jumlah Honorer di Sekretariat DPRD Meranti Sudah Tidak Rasional

MERANTI – Masalah tidak dibayarnya empat bulan tunjangan kerja PNS, dan 35 Persen setiap Alokasi Dana Desa, yang menjadi saling tuding beberapa pihak, hari ini sudah merebak kemana-mana, bahkan hingga ke jumlah tenaga honorer yang tidak rasional juga menjadi terbawa-bawa.

Sebagai mana disebutkan Bupati Kepulauan Meranti dalam pidatonya, pada pelantikan 175 eselon II, III dan IV, di lingkungan Pemkab Meranti, dalam rangka penyegaran dan promosi pegawai, yang dilaksanakan di Ball Room Grand Meranti Hotel jalan Kartini Selatpanjang, Selasa (7/1/20).

Menurut Bupati alokasi anggaran yang digunakan untuk membayar pegawai Honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti sudah tidak rasional.

Terkait hal ini Bupati mengatakan bukan disebabkan oleh Meranti tidak punya uang, tapi lebih pada untuk melakukan rasionalisasi terhadap hal dianggap melanggar aturan pengalokasian anggaran.

“Jadi dengan total honorer yang mencapai 200-an orang sudah tidak rasional lagi untuk satu Sekretariat DPRD,” ucap Bupati.

Selain itu Bupati juga mengatakan terkait masalah tidak dibayarkannya Alokasi Dana Desa (ADD), juga disebabkan karena tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Kepulauan Meranti oleh Kementrian Keuangan RI, sehingga bagi Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran pas-pasan seperti daerah mengalami dampak yang besar.

“Bagi Kabupaten Kota yang memiliki anggaran besar mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi bagi Kabupaten yang anggaranya pas-pasan seperti Meranti memberikan dampak yang besar,” urainya melanjutkan.

“Dana yang tak disalurkan berjumlah 86 Miliar dan ini tentu menganggu pembayaran dana ADD dan SKPD yang terlambat mengusulkan,” jelas Bupati.

Untuk itu Bupati menegaskan kepada seluruh Kepala Desa jangan hanya bisa menuntut pencairan tapi juga harus membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana Desa yang telah dicairkan sebelumnya.

Untuk itu Bupati meminta Camat mengintruksikan kepada Kades untuk membuat laporannya karena setiap anggaran ADD yang disalurkan harus dipertanggung jawabkan secara jelas.**

Laporan: Noeradi

Comments

comments

Check Also

PJC 2020, Program Pendidikan Jurnalistik Gratis Untuk Generasi Muda Riau

RIAU – Lembaga Pendidikan Wartawan, Pekanbaru Journalist Center (PJC) mulai merealisasi pendidikan Jurnalis gratis bagi …

-->