Home / Hot News / Menyingkap Tabir Dugaan Persekongkolan Korupsi Dana BOS SMPN I Bangko

Menyingkap Tabir Dugaan Persekongkolan Korupsi Dana BOS SMPN I Bangko

SIAPA BILANG SAYA TAK PEDULI KEMAJUAN SMPN I BANGKO, SOAL DANA BOS SAYA BUTUHKAN TRANSPARANSI, BUKAN SEMBUNYI-SEMBUNYI- (KETUA KOMITE, ROSYADI)

Silaturahmi seluruh jajaran Komite & para majelis guru, semasa dijabat oleh Kepsek Bustami, di gedung SMPN I Bangko, pada 2 April 2018 – (Foto by: Doc)
Ketua Komite menghadiri sertijab antara Bustami dengan Plh kepsek SMPN I Bangko, Fadlun, yang dihadiri Skretaris Disdik Rohil, Nasir (tengah), Bustami saat itu tidak hadir di gedung sekolah pada tanggal 24 Juli 2018.
Ketua Komite SMPN I Bangko, Rosyadi (Topi kuning), Plh Kepsek Fadlun dan majelis guru diruangan Kepsek SMPN I Bangko, rapat kepastian mengenai Kantin Bersih SMPN I Bangko, pada tanggal 27 Juli 2018.
Menghadiri sertijab Kepsek SMPN I Bangko, antara Plh Fadlun ke Sudarmiatun Kepsek saat ini, di aula gedung sekolah Tanggal 5 Maret 2019, dan dalam sambutan saat itu, Komite sekolah Rosyadi dihadapan para majelis guru yang hadir, menerangkan bahwa selama ia menjabat Ketua Komite, tidak pernah menanda tangani baik RKAS & Spj BOS SMPN I Bangko. Harapanya saat itu, agar Kepsek depenitif (Sudarmiatun) lebih transparan dalam pengelolaan dana bos kepada pengurus Komite dan para wali murid. Karena, semasa Kepsek-kepsek sebelumnya tidak ada transparansinya soal pengelolaan dana Bos. Namun ternyata, Kepsek terdahulu dan yang sekarang, sama saja.
Ketua Komite dan Kepsek SMPN I Bangko, didampingi Wakit (pihak Disdik Rohil) kala itu, mengembalikan berkas jalur Zonasi kegiatan penerimaan peserta didik baru di gedung sekolah SMPN I Bangko, pada tanggal 8 Juli 2019.

 

ROKANHILIR – Prahara dugaan sekandal Dana BOS, SMPN 1 Bangko, dinilai sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Serta di duga melibatkan oknum pejabat terkait di Dinas Pendidikan.

Dirangkum dari beberapa keterangan sumber yang salah satunya dari Kepala Sekolah SMPN I Bangko saat ini, Sudarmiatun, kepada tim investigasi Gopesisir.com, mengatakan benar sekolahnya telah dilaporkan LSM GRPPH-RI, Rohil, baru-baru ini di Kejaksaan Negri (Kejari) Rohil.

“Benar, SMPN I Bangko telah dilaporkan ke Kejari Rohil, atas dugaan penyalah gunaan dana BOS,” ujar Sudarmiatun.

Dijelaskan Sudarmiatun kembali, sesuai data K7A online tahun 2018 pada TW 3, dana BOS sebesar Rp.194 Juta, dirinya tidak ada menggunakan dana tersebut. Dan dana tersebut telah dipergunakan oleh Plh Kepsek sebelumnya bernama Fadlun.

Menurut sepengetahuannya, dana Rp.194 Juta tersebut telah digunakan Plh Kepsek SMPN I Bangko, Fadlun, untuk persiapan sekolah adiwiyata, rehap toilet, rehap fisik sekolah dan lain-lain.

Saat ditanya, apakah benar dana Rp.194 Juta ada di belanjakan buku BOS K13 sebanyak 6.522 Eksampler, Sudarmiatun menjawab, bahwa benar telah membeli buku tersebut. Namun, dirinya tidak bisa menunjukkan keberadaan buku tersebut saat ini, dan beralasan buku tersebut dibeli pada jaman Plh Kepsek sebelumya (Fadlun).

Dan saat ditanya, apakah pada masa Kepsek terdahulu (Bustami), terjadi pengembalian dana BOS senilai Rp.122 Juta hasil LHP audit Inspektorat Rohil, Sudarmiatun mengaku mengetahui bahwa adanya pengembalian dana tersebut ke Kas BOS SMPN I Bangko.

Dilanjutnya, Sudarmiatun mengaku saat menjabat Kepsek SMPN I Bangko sesuai SK yang di keluarkan BKD Rohil, Tanggal 26 Februari 2019.

“Jadi, terkait dana BOS TW 4 2018 dan TW sebelumnya, dirinya tidak mengetahui peruntukannya dan pencairannya,” katanya.

Dan soal pencairan Rp.122 Juta pada TW 2 2019, lanjutnya, dana tersebut telah dipergunakan untuk rehab gerbang, kawat, bingkai jendela, terali dan souds sistem dan lain-lain.

“RKAS dan SPJ Bos 2019 saya laporkan ke Disdik Rohil. Dan SPJ BOS TW 4 2018 bukan saya yang menjalankan,” jelasnya.

Dilanjutnya kembali, untuk SPJ Bos dalam format Bos K1, K2 dan K7 semasa dirinya menjabat Kepsek SMPN I Bangko, tidak ada ditandatangani Komite sekolah sebelumnya (Rosyadi).

Karena, sambungnya, setiap kali akan melakukan pencairan dana BOS, saat hendak melibatkan Ketua Komite untuk pembelanjaan dana BOS sesuai aturan Juknis BOS, yang bersangkutan (Komite) saat di Telepon tidak diangkat, SMS tidak ditanggapi dan kami (pihak sekolah) tidak tahu kenapa tidak mau diteken,” ucapnya.

Dan saat ada jawaban dari Ketua Komite, sambung Sudarmiatun, Komite menjelaskan akan mencoba berkoordinasi dengan Kadisdik Rohil terlebih dahulu.

“Itulah alasan Komite, sementara kondisi kami terdesak. Jika kondisi sekolah seperti ini terus, bagai mana kegiatan belajar mengajar mau berjalan,” kata Sudarmiatun.

Sementara ditempat berbeda, Ketua Tim Manager BOS Kabupaten Rohil, Suwarno, dikonfirmasi mengatakan Inspektorat Rohil telah mengaudit dana BOS pada Tahun 2017, semasa Kepsek SMPN 1 Bangko, Bustami.

Dan diakui ada temuan pengembalian ke Kas BOS SMPN 1 senilai Rp.122.463 900 dan sebanyak Rp 52.125.000 dibayarkan langsung atas perintah Inspektorat kepada guru-guru yang bersangkutan dalam temuan.

Dilanjut Ketua Tim Manager Bos Rohil itu, kisruh SMPN 1 Bangko, semasa Kepsek Bustami, dirinya telah mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari guru-guru. Dan pihak Dinas Pendidikan Rohil langsung menanggapi permasalahan tersebut, dengan diawali melakukan audit Inspektorat.

“Ya kita dapat laporan dari guru-guru secara tertulis, dan Inspektorat telah kita minta mengaudit selaku pengawas Apip. Sanksi yang diberikan kepada Bustami, di berhentikan sebagai Kepsek SMPN 1 Bangko. Dan ia ditugaskan seperti guru biasa di salah satu sekolah SMP di Rohil, menjelang pensiun,” ujar Suwarno.

Terkait perjalanan RKAS dan SPJ BOS, lanjut Suwarno, dirinya telah menerima berkas tersebut dari Kepsek lama baik Bustami, Plh Fadlun dan Kepsek saat ini sudah mengetahui laporan SPJ BOS baik Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2018, serta Triwulan 1 dan 2 Tahun 2019.

Saat ditanya apakah secara Juknis BOS 2018 dan 2019, RKAS diantar pihak Sekolah SMPN 1, ke Disdik mengetahui TIDAK adanya tandatangan Ketua Komite sekolah pada RKAS?

Suwarno menjawab, sudah tau, tapi bukan Ketua Komite lama karena Komite lama tidak mau menandatangani RKAS yang ada. Dan perlu diketahui, pengurus Komite SMPN 1 Bangko, sudah diganti. Bukan yang lama lagi,” jelas Suwarno.

Sementara dikonfirmasi seputaran hal yang sama, mantan Plh Kepsek SMPN 1 Bangko, Fadlun mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai kegiatan menggunakan dan menjalankan sesuai Juknis dana BOS bersama Marwiyah, selaku Bendahara BOS semasa ia menjabat Plh Kepsek di SMPN 1 Bangko.

Selain itu, Fadlun menerangkan, kalau dirinya ditugaskan menjadi Plh Kepsek SMPN 1 Bangko, melalui perintah Dinas Pendidikan Rohil, dimulai dari Juli 2018 s/d Februari 2019 sebagai Plh SMPN 1 Bangko.

Dalam perjalanan menggunakan dana BOS SMPN I Bangko, dirinya mengakui pada TW 4 2018, telah menggunakan dana BOS untuk membeli buku K13 yang ia klaim telah sesuai ketentuan Juknis BOS.

Dan perusahaan penyaluran buku K13, dijelaskan Fadlun kembali, terkait pembelian buku-buku tersebut semuanya melalui Ketua Tim Manager Bos Rohil yaitu Suwarno.

“Pembelian buku K13, kita sudah mengikuti petunjuk yang diarahkan Ketua Tim Manager BOS. Semuanya sudah dihendel Ketua Tim Manager Bos. Penyuplai dari mana dan apa nama perusahaanya, silahkan tanya langsung kebeliau (Suwarno,red),” tutupnya.

Dan Saat ditanya total aanggaran Rehab SMPN 1 Bangko, Tahun 2018 dari Kemendikbud sebesar Rp.1 Miliar dan berapa ruangan yang diperbaiki, Fadlun mengatakan, ada 17 kelas atau lokal yang diperbaiki.

Dilanjutnya lagi, pihaknya juga telah melakukan serah terima langsung kepada orang pusat (Kemendikbud,red) yang disaksikan pihak Diasdik Rohil, yaitu Sunaryanto, untuk penyerahan berkas pekerjaan Rehab senilai Rp.1 Miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sementara, ditempat berbeda, Kejari Rohil, dikonfirmasi melalui Humas Kejari Rohil baru-baru ini membenarkan adanya laporan terkait dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 1 Bangko.

Dan sampai saat ini lanjut Farkhan Junaidi, perkembangan kasus tersebut belum ditemukan indikasi temuan seperti Sprintug (Surat printah tugas) dari Kajari, guna penanganan laporan tersebut.

Dijelaskan Farkhan, sampai saat ini pihak Kejari Rohil, sudah memeriksa atau memanggil saksi-saksi terkait baik itu ke-3 Kepala sekolah SMPN 1 Bangko, Ketua Tim Manajer BOS dan pengawas BOS serta Guru-guru di sekolah tersebut.

“Kita cari indikasinya dulu, kita sudah memeriksa saksi-saksi atas laporan tersebut. Ini berdasarkan Sprintug Kajari, jadi Saya (Humas Kejari sekaligus Kasi Intel Kejari), sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan data serta keterangan,” kata Farkhan.

Dari sedikit rangkuman keterangan, lanjut Farkhan, atas pemanggilan saksi-saksi baik pihak Disdik dan pihak Sekolah SMPN I Bangko, saat dipanggil pihak Kejaksaan ada memberikan keterangan bahwa Ketua Komite tidak pernah menandatangani RKAS BOS dan lain-lain.

Farhan juga menjelaskan, bahwa Ketua Komite diundang rapat tidak pernah datang atau hadir. “Dan itu juga salah satu keterangan yang terangkum dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Farkhan.

Dan Farkhan juga menjelaskan, kalau Ketua Komite SMPN I Bangko sudah diganti (Sembari menunjukan berkas Komite yang baru) kala itu.

“Jika keterangan hasil audit LHP inspektorat dan keterangan yang lain-lain cukup, maka pelapor dan Komite tidak harus dipanggil atau dimintai keterangan. Karena sudah dirangkum dari keterangan saksi-saksi sebelumnya,” kata Farkhan.

Adapun langkah yang telah dilakukan, sambung Farkhan, dirinya telah mengumpulkan Puldata (Orang-orang yang dimintai keterangan), dan Pulbaket (Lph audit Inspektorat dan keterangan berkas lainya).

Tidak sampai disitu, tim investigasi Gopesisir.com mewawancarai Ketua Komite Sekolah, Rosyadi, di kediamannya, adapun yang ditanyakan seputar laporan dugaan korupsi dana BOS SMPN 1 Bangko yang dilapokan oleh LSM GRPPH-RI Rohil.

Karena, merujuk keterangan dari berbagai sumber, Apakah benar Bapak Selaku Ketua Komite tidak mau diajak bekerjasama dalam hal kebaikan sekolah SMPN I Bangko?

Apakah Bapak tidak mau menanda tangani SPJ BOS dari TA 2018 s/d TA 2019, termasuk RKAS tahun 2019?, Apakah Bapak diundang Pihak Sekolah tidak datang, ditelpon tidak diangkat, di SMS tidak dibalas?

Apakah Bapak sudah dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan di Kejari Rohil mengenai dugaan korupsi dana BOS SMPN 1 Bangko?

Dalam pertanyaan tersebut, Rosyadi selaku Ketua Komite Sekolah SMPN I Bangko, dengan tegas membantah tudingan itu semua.

Intinya menurut Rosyadi, pihak sekolah tidak pernah ada itikat baik dalam hal transparansi penggunaan dana BOS di SMPN I Bangko. “Wajar saja tudingan miring itu ditujukan kesaya, karena saya tidak mau diajak kerjasama,” ucap Rosyadi, sambil mengerenyitkan dahi.

Dilanjutnya, bagai mana bisa hal yang seharusnya dibahas bersama dengan para Wali murid untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di SMPN I Bangko, tiba-tiba saja mereka maunya SPJ BOS di sodorkan langsung ditanda tangani Komite.

“Saya disodorkan Spj BOS sudah jadi dan harus tanda tangani tanpa ada kami (Pengurus Komite Sekolah) mempelajari terlebih dahulu apa-apa saja dana BOS yang dibelanjakan oleh kepala sekolah tersebut,” ketus Rosyadi terheran.

Padahal, berdasarkan peraturan Mentri Pendidikan Nasional tentang Juknis BOS berbunyi bahwa setiap pembelian dan penggunaan dana BOS untuk membeli barang dan jasa serta biaya honorer.

Terlebih dahulu dirapatkan antara Pihak Sekolah dengan Komite Sekolah. Setelah disepakati, barulah di belanjakan dana BOS tersebut sesuai peruntukannya.

Pengunaan dana BOS di pertanggung jawabkan di dalam laporan yang di kenal dengan SPJ BOS, pada format BOS K1, K2, dan K7, yang harus di tandatangani Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Bendahara.

“Yang jadi pertanyaan ialah, kenapa SPJ BOS yang tidak saya tandatangani dari TW 2, 3, 4 Tahun 2018 dan TW 1, 2 Tahun 2019, bisa lolos verifikasi oleh Disdikbud Rohil, dan dana BOS tersebut bisa dicairkan oleh Mantan Kepsek (Bustami), Mantan PLH Kepsek (Fadlun) dan Sudarmiatun, Kepsek SMPN 1 Bangko saat ini,” eluh Rosyadi, melanjutkan.

“Ada apa Disdik Rohil dengan Ketiga Kepala Sekolah tersebut?, Atau, di duga SPJ BOS tersebut yang disampaikan kepihak Disdik Rohil ke Manager BOS direkayasa dengan cara mereka?” kata Rosyadi, sembari menghela napas panjang.

Dilanjutnya kembali, seharusnya Pihak Disdik Rohil atau Manager BOS, menanyakan kepada Kepala Sekolah kenapa SPJ BOS di Format K1, K2, dan K7, kenapa tidak ditanda tangani Komite Sekolah?.

Dengan rentetan kejadian yang berulang-ulang kali terjadi, sehingga Rosyadi, penggunaan Dana BOS SMPN I Bangko, kuat dugaan ada persekongkolan antara pihak Disdik Rohil dengan para Kepsek yang dapat merugikan Keuangan Negara.

Dikisahkan Rosyadi kembali, mengenai dirinya yang dikatakan tidak ada kerjasama, dengan pihak sekolah dalam hal kegiatan positif untuk kemajuan SMPN 1 Bangko, itu tidak benar adanya.

Kenyataannya, sambung Rosyadi, pada waktu penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018/2019, pada masa itu dijabat Plh Kepsek SMPN 1 Bangko, Fadlun, dirinya menandatangani tata-tertib (Tatib) penerimaan Siswa baru dan Kurikulum Sekolah.

Ditambah lagi, Kepala Sekolah saat ini Sudarmiatun, datang kerumah saya untuk meminta menandatangani tata-tertib penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2019/2020 dan Kurikulum Sekolah, dirinya tetap menandatangani itu semua.

Dan, lanjutnya, beberapa hari kemudian Kepala Sekolah Sudarmiatun, menelpon dirinya bahwa tata-tertib penerima siswa baru terjadi perubahan, dirinya langsung menanggapi dengan hadir Kesekolah menjumpai Kepala Sekolah untuk menanda tangani perubahan tata-tertib tersebut di ruangan Kepsek disaksikan Wakil Kepala Sekolah.

“Jadi, dimana letaknya saya tidak mau bekerjasama dengan pihak sekolah dan dimana saya dikatakan oleh kepsek SMPN 1 Bangko perbuatan saya dikatakan tidak mempersulit kemajuan SMPN I Bangko, dan bahkan mengatakan saya tidak manusiawi,” ungkap Rosyadi, sembari menghela napas panjang kembali.

“Jadi, tegas Rosyadi, selaku masyarakat dan Ketua Komite Sekolah, bukan tidak mau mengangkat Telepon, tidak mau membalas SMS, juga diundang melalui surat tidak datang. Ini semua saya lakukan guna menjaga hal-hal yang tidak di inginkan terjadi,” katanya, melanjutkan.

“Karena saya sebagai saksi atas pelaporan LSM GRPPH-RI Rohil, yang saya nyatakan melalui surat keterangan saksi bermaterai 6000, yang saya tandatangani yaitu dugaan korupsi dana BOS yang merugikan Keuangan Negara Ratusan Juta Rupiah.”

Perlu diketahui, lanjut Rosyadi, Sudarmiatun (Kepsek SMPN I Bangko), mengatakan saya tidak mau datang pada waktu diundang melalui surat, pada saat itu dia mengirimkan surat untuk mengundang saya perihalnya membahas hal-hal yang perlu.

“Itu surat dikirimkan ke saya, dari Bulan September dan Oktober 2019, kenapa sudah dilaporkan baru Kepsek SMPN I Bangko, sangat rajin mengirim surat undangan rapat ke sekolah kepada saya (Rosyadi).

Dengan alasan, guna membahas ini dan itu. Alasanya lanjut Rosyadi, karena di Tanggal 31 Juli 2019, sekolah SMPN I Rohil, telah di laporkan oleh LSM tersebut atas dugaan korupsi dana BOS SMP N 1 Bangko ke Kejari Rohil,” urainya.

Jadi, menurut Rosyadi, seolah-olah dia sudah mengatur, sudah berusaha dan menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab sesuai juknis BOS padahal hanya kedok untuk menutupi kesalahannya sebelum-sebelumnya.

Oleh karena itu, jangan dianggap dirinya (Rosyadi) tidak mau kerjasama untuk kemajuan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar SMPN 1 Bangko, atau berdalih tidak mau berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan baik dan benar.

“Yang saya tidak mau adalah Konspirasi penggunaan dana BOS yang merugikan Keuangan Negara,” tegasnya.

Mengenai sudah 4 Bulan lebih laporan dugaan korupsi dana BOS SMP N 1 Bangko bergulir, Rosyadi juga belum dipanggil untuk memberikan keterangan kepihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan ini perlu ditanyakan ‘Ada Apa Dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rokan Hilir’ eluh Rosyadi kembali.

“Saya selaku masyarakat hanya ingin kepastian hukum, ini demi kebaikan siswa didik yang lebih baik lagi. Apakah benar adanya dugaan korupsi dana BOS di SMP Negeri 1 Bangko atau tidak? Ini nampaknya diulur-ulur kasus tersebut hingga menjadi Bola Liar di masyarakat,” tandasnya, terheran-terheran.

“Jika tidak jelas arahnya, maka ini akan menjadi bumerang pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi pada kerja penegakan hukum khususnya di Rokan Hilir dan umumnya pada Kejaksaan Agung RI,” ketus Rosyadi.

Sementara, diberkas setebal 1 rim, salah satu indikasi dugaan korupsi di SMPN I Bangko ialah, Komponen pembiayaan dana BOS pengelolaan Sekolah TW 4, 2018 senilai Rp.176 Juta. Komponen pembayaran Honor sebesar Rp.72 Juta, dan rekam jejak digital K7a online, serta masih banyak yang lain-lain lagi.**(tim/gp3)

Comments

comments

Check Also

Gunakan DD, Zamir Utamakan Kepentingan Masyarakat

LINGGA – Demi mewujudkan pelayanan kebutuhan transportasi masyarakat, Pemerintah Desa Pantai Harapan, Kecamatan Selayar, Kabupaten …

-->